Demo Di KPK Dugaan Korupsi Pemkot Akhirnya Diklarifikasi

Kotabima_Kupasbima.com. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang harus diberantas secara bersama demi mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

Memberantas hal tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi hal itu juga merupakan tanggung jawab bersama baik pengontrol sosial seperti Media, LSM, Aktifis maupun kelompok-kelompok masyarakat lain secara umum.

"Jika hal tersebut bisa kita jalankan secara bersama, maka tindakan kejahatan semacam korupsi dapat diminimalisir atau diberantas"tegas kabag humas Kotabima.

Humaspro Kotabima H.Abdul Malik, SP, M.AP melalui siaran persnya membeberkan sejumlah item yang beredar disosmed berdasarkan dugaan publik itu indikasi korupsi oleh pemerintah kotabima itu tidak benar.

Malik menambahkan, pemerintah kotabima dalam hal ini Lutfi-Ferri bukan tipe pemerintah yang anti kritik, bila keberadaan roda pemerintah kedua pemimpin ini dinilai tidak sesuai, maka wajib bagi pemerhati pemerintah atau publik mengkritisi kinerjanya asalkan tidak mempolitisir kinerja pemerintah dengan hal privatif atau yang berbau kebencian apalagi menfitnah yang akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

"Menuju perubahan dari "rindi ke taroa,red" merupakan tanggung jawab kita secara bersama khususnya Kotabima"ungkap Malik, Sabtu (2/11/19) sore.

Sejumlah item yang tersebut dalam foto diatas ini data yang sebenarnya, jumlah rumahnya 1094 rumah dengan 1 rumahnya diberikan bantuan sebesara 69 juta/1 Juni, jadi jika 1094 rumah dikalikan 69 juta maka anggarannya sebesar 75.486 M bukan 90 M. Pembayaran dilakukan langsung ke rekening pokmas dan sistem pekerjaannya dilakukan pekerjaan dengan cara swakelola dan tekhnisnya tergantung kepada kelompok, kegiatan ini didampingi langsung oleh tim TP4D.  "Anggaran ini dikelola secara langsung oleh kelompok dibawah kontrol tim TP4D dengan anggaran 75.486 M darimana info yang diperoleh angka 90 M, jadi dia tidak berjalan sendiri tapi dibawa pendampingan TP4D dan angka 90 M itu Hoax"tegas malik.

Kemudian mengenai masjid Al-Muwahidin Kotabima dimana disitukan dikatakan sudah dicairkan, kami mewakili pemerintah mengatakan bahwa 10 M itu tidak tidak dicairkan dengan alasan Kenapa tidak dicairkan Pemerintah Kota Bima memegang prinsip kehati-hatian bagaimana tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran ini bisa terjaga dengan baik.

Untuk memastikan itu, pihaknya selaku pemerintah kota melakukan uji dengan Unram kemudian dengan BPKP selaku badan pengawas keuangan pemerintah hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Jadi kalau dikatakan bila dikorupsi bagaimana mungkin mau dikorupsi, uangnya saja belum dicairkan"terang kabag humas

Sementara terkait persoalan jual beli jabatan, Walikota melalui malik menegaskan pemerintah Kotabima dibawah kepemimpinan beliau tidak ada jual beli jabatan seperti yang dituding oleh Natizen bahkan publik selama ini, bahkan beliau pernah berstatemen setiap kesempatan di acara baik itu acara dinas maupun acara sosial kemasyarakatan lain selalu mengatakan tidak ada jual beli jabatan, "meletakkan jabatan pada pejabat itu sesuai dengan kebutuhan dan regulasi promosi, jika tidak dipercaya ini kami bisa dibuktikan" urainya.

Kemudian masalah dana BPJS, dana BPJS menurut publik yang dikatakannya 18 M padahal data yang sebenarnya itu hanya 8.8 M itu total dalam 1 tahun dan uang ini dia tidak dicairkan dalam bentuk tunai tapi ditransfer ke rekening BPJS. Hal ini dilakukan guna mengikuti komplain pihak BPJS atas penggunaan asuransinya, jadi berapa jumlah masyarakat yang menggunakan jasa BPJS itulah yang dibayarkan oleh Pemkot.

Pemkot bayarnya dengan sifat tagihan pada setiap awal bulan tepatnya tanggal 5 berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak BPJS kepada pemerintah, jadi sejumlah laporan itulah yang dibayarkan oleh daerah. 

"Data sebenarnya yakni totalnya 8,8 M bukan 18 M seperti yang dimaksud oleh publik, kami selaku ruang informasi publik membantah dimana datanya itu salah dan yang benar itu adalah 8,8 miliar" bantahnya.

Dimana pencairannya langsung ke rekening BPJS berdasarkan hasil laporan mereka berapa masyarakat yang ditangani oleh asuransi terhadap kerjasama BPJS dengan rumah sakit, berapa data yang butuh anggarannya oleh asuransi pengguna jasa BPJS itulah yang dibayarkan oleh kita," dan sifatnya naik turun setiap bulan tergantung dari masyarakat yang melakukan pelayanan terhadap rumah sakit yang menggunakan jasa asuransi"jelasnya.

Sebelum menutup siaran persnya Malik menegaskan lagi bahwa data yang disampaikan itu sesungguhnya itu tidak benar atau tidak valid, Oleh karena itu kami dari pemerintah Kota Bima berharap kepada rakyat untuk bisa melemparkan data-data kepada publik itu adalah data-data yang sudah valid yakni data-data yang sudah teruji kebenarannya.

Jika data yang salah ini dilemparkan ke areal publik itu akan membuat kegaduhan pada ruang publik itu sendiri dan akan menimbulkan tafsiran-tafsiran yang beraneka ragam adanya, ada yang mengatakan benar data itu dan ada pula yang mengatakan tidak.

Masyarakat butuh disajikan sebuah data yang kebenarannya teruji, jika sama-sama ingin membangun kota bima maka sajikan datanya yang valid. Kami umumnya pemerintah kota bima tidak keberatan juga kalau ada kritikan dari semua pihak, tapi saran kami dengan data dan fakta yang sudah teruji kebenarannya jangan sampai menimbulkan kegaduhan pada data, itu pada prinsipnya apa yang terjadi dikalangan masyarakat semuanya dari sisi data serta kevalitan data.

"Intinya kami bukan pemerintah anti kritik, silakan dibawah datanya dan temui kami supaya kami juga siapkan data" ajaknya.

Kabag humapro kota bima ini juga menekankan kepada semua pihak agar tak memberikan pemahaman yang salah pada publik terutama kevalitan data yang benar jika tidak juga bisa menimbulkan instabilitas yang direspon oleh kita kenapa kami harus meluruskan data-data itu bukan berarti kami alergi terhadap kritikan.

Pemerintah Kota Bima bukan pemerintah yang anti kritik, apalagi pak wali ini orang yang sangat terbuka datang ke rumah, ketemu di jalan, ketemu di kantor semuanya oke. Tapi yang jelas dengan data yang akuntabel, jadi kalau tidak akuntabel repot juga karena kasihan publik harus mengonsumsi data yang tidak bagus.

Pemerintah kota bima melalui kabag humasnya menyampaikan, kami berharap kalau ada masyarakat, komponen manapun, pihak manapun dan masyarakat dimanapun berada yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan kota bima mari kita sama-sama, membangun kota bima menuju perubahan tidak bisa hanya pemerintah tanpa ada dukungan dari semua pihak untuk menampilkan data dan fakta yang akuntabel agar bisa memberikan sebuah solusi karena Pak walikota dan wakil walikota ingin membangun sesuai dengan visi misinya tidak bisa sendiri. Tutupnya. Kp (001*/Red)