Pengetasan Kemiskinan Harus Libatkan Stakeholders

Bima. Kupas Bima. Com. 

Wakil Bupati Bima Dahlan M Noer, membuka secara resmi kegiatan Lokakarya Penumbuhan Komitmen Pemerintah Desa Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perbaikan Layanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di Kabupaten Bima. 

Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) atau kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia.

Berdasarkan info yang dihimpun Kupas Bima, Senin 28/5 2018 di Hotel Mutmainah Kota Bima, bahwa program pengentasan kemiskinan di tingkat desa harus 

mengedepankan sinergi dan pembangunan partisipatif dimana seluruh elemen di desa barus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan yang menyangkut hajat hidupnya di masyarakat. Imbuhnya.

Dalam Sambutannya, Dahlan mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada Leading Sector serta seluruh elemen yang terlibat sembari menyampaikan bahwa Kegiatan Lokakarya ini memiliki maksud yang amat luar biasa, guna membangun kesepakatan dan keserasian program/kegiatan yang perlu dialokasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Desa sebagai bagian dari kerjasama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. 

Disampaikan pula bahwa tujuan penting lainnya yang mesti tercapai melalui momentum Lokakarya ini yakni meningkatnya pemahaman dan komitmen Pemerintah Desa tentang percepatan penurunan kemiskinan melalui perbaikan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Bima. “Selama ini Pemerintah telah berupaya agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan sinergis antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri. 

Dengan demikian semua pihak yang terlibat akan terdorong untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta melakukan penilaian atas keberhasilan atau  kegagalan program dengan menggunakan mekanisme dan tolak ukur yang sama, sehingga akan lebih mudah dalam pelaksanaan dan target sesuai yang direncanakan bersama” tegas Wabup”.

Wakil Bupati menambahkan bahwa Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan Pemerintah Desa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima, dengan prioritas pada desa-desa yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi sesuai Peta Basis Data Terpadu, dengan berfocus pada program/kegiatan. 

"Ada 7 skala prioritas bagi pemerintah desa yang mencakup  pengembangan  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Jamban Keluarga, Pembangunan Rumah Layak Huni, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pengeloaan Bak Sampah dan cakupan air bersih". Ungkap Babe.

APBDesa yang memiliki ciri-ciri keberpihakan kepada masyarakat, tercermin nyata pada pilihan kegiatan yang menunjukkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan, meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Desa, sanggup  menjawab persoalan pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan sebagai komitmen luhur mewujudkan Bima RAMAH. Tandasnya.  

APBDesa mengcover pengalokasikan belanja kegiatan Bidang Pelayanan Dasar yang representatif dari jumlah belanja Desa dalam APBDesanya. Tegas Babe mengakhiri sambutannya.

Asrullah  memaparkan, "Lokakarya ini penting untuk membangun kesepahaman antara pemerintah desa, pemerintah daerah dan instansi terkait bagi percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima". Cetusnya.

Dengan adanya dana desa yang relatif  cukup fantastis tersebut seharusnya dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan ditingkat Desa,  itu artinya ada aspek yang perlu dibenahi atau ditambah oleh kita selaku pemerintah ditingkat pedesaan.

"Dengan akselerasi penurunan angka  kemiskinan masih berkisar pada 0,31 %, berarti ada masalah yang harus dibenahi secara bersama dalam menangani hal tersebut,

Apa yang perlu dilakukan agar target 0,73% penurunan angka kemiskinan/tahun tersebut dapat tercapai dan teratasi dengan makaimal". Kerangka kemitraan ini mencakup tiga fokus pendekatan yang mencakup  pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan tata kelola pemerintah desa".  Terangnya. 

Kp (001*/Humaspro).