Sudah Lama Ambulancs Salah Satu PKM Dalam Kondisi Memprihatinkan

Bima, Kupas Bima

Fasilitas daerah terutama kendaraan dinas merupakan persoalan serius yang harus diperhatikan secara rutin dan terus menerus oleh pimpinan daerah. Hal ini diiringi dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak khususnya kendaraan dinas yang digunakan untuk pelayanan umum seperti ambulans di setiap PKM yang ada di daerah ini.

Ungkapan Kadis Kesehatan Kabupaten Bima kepada media ini bahwa, Banyak 'koleksi' sepeda motor dan mobil dinas yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bima mengeluarkan anggaran besar untuk biaya perawatan. Ungkap Kadis.

"Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kendaraan dinas terbanyak dan biaya operasional tertinggi adalah Dinas Kesehatan"

Untuk diketahui bahwa sepeda motor banyak dipegang oleh bidan yang menyebar ditiap tempat kesehatan yang ada di Kabupaten Bima, jadi tidak akan diganggu keberadaannya karena akan mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat," Kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Jumat (6/7/2018).

Menurutnya, untuk sepeda motor biaya perawatan dan operasional ditanggung pemegang kendaraan dan yang dibiayai oleh Dinas kata dia hanya untuk kendaraan dinas pejabat dan kendaraan operasional seperti ambulans. Jelasnya.

Tingginya biaya tersebut menurutnya karena dia tak mau ambil risiko jika kendaran yang digunakan melayani kesehatan rusak di saat genting. Jadi, setiap bulannya instansi kesehatan yang ada harus dilakukan perawatan.

"Terutama ambulans dan MMC terus dilakukan perawatan. Sebab puskesmas keliling harus siap pakai," jelasnya.

Ketika disinggung kenapa mobil ambulans di PKM Woha dibiarkan tanpa daya ditempat parkir?  Beliau menyatakan dengan tegas bahwa untuk anggaran perawatan dan perbaikan itu sudah ditanggung dari APBN yakni dipotong dari anggaran JKN. Tegasnya.

Baca Juga : Ir. H.Nurdin Wakili Bupati Bima Pada Saat Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Koperasi Ke-71

Untuk segala sesuatu yang menyangkut masalah perawatan kendaraan tidak ada repotnya, karena semua sudah di atur dalam anggaran APBN dan kalupun tidak mau diperbaiki silakan kembalikan ke Dinas. Harap H. Ganis.

Sementara kepala PKM mengakui, "Biaya perawatan kendaraan itu ada 40% dari anggaran,  tutur kepala puskesmas via ponselnya. Ditambahkan setiap pengelolaan anggaran itu berdasarkan biaya dan kebutuhan yang diajukan, kalaupun anggaran 40% tersebut tidak cukup untuk perbaiki kendaraan yang dimaksud. Ungkapnya. (Kupas 001*)