Kades Mpuri Paparkan Hasil Pembangunan Dihadapan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat NTB

Bima, Kupas Bima. Muhammad Nur A. Rahman, BA selaku Kepala Desa Mpuri Kecamatan Madapangga menyatakan bahwa Kepala Desa berikut perangkatnya serta seluruh masyarakat telah sadari awal mempersiapkan diri secara matang, menata keindahan dan kenyamanan lingkungan Desa serta menertibkan administrasi Desa seperti Data Profil Desa, Data RPJMDESA, RKP Desa meliputi aspek Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. “Kami tidak melakukan persiapan yang hanya sifatnya incidental untuk menghadapi penilaian lomba Desa, namun memang demikianlah potret nyata kehidupan Masyarakat Desa Mpuri, sadar dalam menata lingkungan serta pemerintahnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Ungkap Kades

Muhammad Nur selaku kades ncadi yang mendapatkan kepercayaan sebagai Desa nomor satu yang ada di Kabupaten Bima akan terus berupaya maksimal sembari mengekspresikan keyakinan akan kembali meraih keberhasilan di tingkat Provinsi sebagaimana keberhasilan yang telah diraih pada tingkat Kabupaten Bima.

Empat orang  Tim Penilaian Perlombaan Desa tingkat Provinsi, dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. H. Ashari, SH, MH tahun ini melakukan kunjungan, Kamis (2/8/18) ke Desa Mpuri Kecamatan Madapangga yang menjadi duta Kabupaten Bima pada Lomba tersebut.

Kepala Desa  Mpuri Muh. Nur Arahman, BA dalam pemaparannya di hadapan Bupati Bima dan Tim Penilai lomba mengatakan bahwa dirinya mengusung visi "Suu Sawa'u, Sia Sawale" dengan misi meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan,ekonomi, pemberdayaan masyarakat serta Kamtibmas".

Masih Kades, Desa Mpuri seluas 2.930 lebih hektar ini mendapatkan alokasi belanja desa senilai Rp. 1,3 miliar dengan  menjabarkan APBDes partisipasif dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Penyusunan APBDES Mpuri mengacu kepada hasil musyawarah dengan seluruh elemen ditingkat Desa. Artinya, seluruh kegiatan kepemerintahan diawali dengan musyawarah pembangunan Desa. Proses ini menjamin agar masyarakat mengetahui apa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Jelasnya.

Ketua Tim Penilai Lomba yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Dukcapil Provinsi NTB Dr. H. Ashari, SH, MH dalam sambutannya mengatakan, "Perlombaan Desa merupakan implementasi undang-undang dan penjabaran nawacita Presiden Joko Widodo yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran.

Ashari menambahkan, Provinsi NTB dengan lebih dari 900 Desa dan mendapatkan alokasi anggaran desa hampir Rp 1 triliun/tahun. Dana tersebut harus dijaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemajuan Desa.

"Kita ingin dana desa Zero (Nol) kasus hukum dan hal ini akan terwujud bila pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai mekanisme dan memfungsikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan baik".  Tandasnya.

"sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Mendagri, Polri dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan hukum bila ada indikasi  penyimpangan dana Desa". Oleh karena itu dirinya menghimbau agar para kepala Desa menggunakan dana Desa seefisien mungkin dan dikoordinasikan dengan baik penggunaannya. Tegas Ashari.  Kupas (001*/Diskominfostik)