Kadis BPMDes, Dana Desa Digunakan Untuk Menanggulangi Kemiskinan

Kabupaten Bina, Kupas Bima. Com
Percepatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin dan Evaluasi Pelaksanaan program dilaksanakan Rapat koordinasi Kamis, 28/06/2018 diruang rapat BAPPEDA Kabupaten Bima yang dihasiri oleh pengelola PKH dan KOMPAK Bima serta berbagai OPD yang menjadi wadah para pemangku kepentingan dalam  meningkatkan sinergi program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bima.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima Drs. Sirajuddin AP, MM dalam paparannya mengatakan bahwa terdapat 191 orang operator Sistem Informasi Desa (SID) yang siap bersinergi dengan Dinas Sosial dan pengelola program PKH dalam menyediakan data kependudukan yang diperlukan. “Tinggal bagaimana mengintegrasikan sistem tersebut dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ditangani oleh Dinas Sosial yang tentu saja memerlukan pembahasan secara teknis lebih lanjut”. Jelasnya.

Rakor dihadiri pula Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M. Sc, Kadis Sosial Salahuddin SH dan Koordinator Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk kesejahteraan (KOMPAK) Bima Asrullah.

Kadis yang akrab disapa Andi ini mengatakan, “untuk kepentingan percepatan pengurangan angka kemiskinan di tingkat Desa, dimana Dana Desa juga bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan. Tegas Andi

Untuk tujuan tersebut, BPMDes bisa mendorong Pemerintah Desa untuk melakukan intervensi program di tingkat Desa yang memerlukan satu basis data terintegrasi antara Dinas BPMDes, Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya agar penerima manfaat program tidak salah sasaran. Sambungnya.

Selain Kepala Bappeda dan Kadis BPMDes, Kepala Dinas Sosial  Salahuddin, SH. M.Si yang hadir pada Rakor tersebut juga memapakan, “untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan payung hukum yang jelas baik berupa Perda maupun Perbup sebagai acuan agar teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak bermasalah”. Misalnya, perlu ada regulasi di tingkat daerah yang terkait dengan syarat-syarat perolehan dana bagi keluarga miskin yang masuk dalam skema PKH”. Terang Salahuddin.

Sebelumnya, Kepala BAPPEDA Kabupaten Bima Muzakkir mengatakan bahwa rapat koordinasi ditujukan untuk menyamakan persepsi seluruh stakeholder yang ada di daerah dalam mempercepat Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan evaluasi Program Keluarga Harapan.

Target lain yang diharapkan kata Muzakkir, Rakor tersebut bisa mengoptimalkan pemanfaatan basis data terpadu (BDT) dalam aplikasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam intervensi program perlindungan sosial yang ada di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah”. Imbuhnya. Kp (001*/KOMINFOTIK )