Kepala BAPPEDA, Tata Kelola Program Pembangunan Harus Terukur

Kabupaten Bima, Kupas Bima. Com
Upaya penurunan angka kemiskinan terhadap masyarakat terus ditegaakkan okeh pemerintah pada setiap daerah tidak terkecuali Kabupaten Bima. Hal itu yang menjadikan pemerintah intens dalam meminimalis angka kemiskinan tersebut. 

Melalui BAPPEDA Kabupaten Bima adakan rapat koordinasi (Rakor)  Percepatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Pantauan wartawan kupas bima, Kamis (28/6 2018) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bima menghasilkan beberapa poin penting sebagai acuan program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bima.

Rakor dihadiri dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M. Sc, dihadiri juga oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Andi Sirajudin, AP, MM, Kadis Sosial Salahuddin SH dan Koordinator Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan  Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Bima Asrullah.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima Muzakir dalam arahannya dihadapan 22 orang peserta dari OPD terkait pengelola PKH dan KOMPAK Bima mengatakan untuk kepentingan efektifitas penanggulangan kemiskinan perlu ada koordinasi lintas sektoral yang lebih baik dan OPD terkait perlu bersinergi dan memahami tugas masing-masing. Cetusnya.

Dikatakan Muzakir bahwa salah satu konsen Bappeda adalah memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai target. "Jangan sampai salah sasaran dalam tata kelola program pembangunan daerah".

Disamping itu, seluruh kegiatan terkait efektivitas pembangunan dapat terukur pada akhir masa jabatan kepala daerah, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Oleh karena itu kata mantan Asisten II Setda Bima ini, "perlu kesamaan langkah agar hasil akhir program dan kegiatan yang dijabarkan terukur serta memastikan kegiatan OPD bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat". Tutup Muzakir. Kp (001*/Komimfo)