Pemerintah Harus Mampu Menciptakan Kesejukan Dalam Proses Demokrasi

Bima,  Kupas Bima. Com. 

Pelaksanaan proses demokrasi merupakan tanggung jawab kita semua baik Pemerintah maupun masyarakat.

Pantauan media kupas bima, Rabu 30/5 2018 bertempat di Halaman Kantor Bupati Bima di Godo, Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Qurban, SH mewakili Bupati Bima memimpin secara reami acara Gelar Pasukan Satlinmas PAM TPS Pemilukada Serentak 2018.

Adapun yang turut hadir pada kegiatan tersebut Kasat Pol PP Kab. Bima, Kasat Pol PP Kota Bima, perwakilan Polres Kota dan Kabupaten Bima serta para anggota Satlinmas. Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Qurban, SH mengatakan bahwa tujuan hakiki dari penyelenggaraan pesta demokrasi dalam bentuk Pemilihan Umum baik Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif maupun pada konteks kewilayahan dan daerah termediasi dalam bentuk Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, bukan hanya sekedar mengakomodasi hak dan potensi politik setiap warga negara, namun lebih dari itu, selain sebagai manifestasi ketentuan normatif Negara demokrasi, juga merupakan wasilah menghadirkan penyelenggara negara yang legitimate dan capable, paling tidak berdasarkan hasil penilaian dan pilihan rakyat secara mayoritas. Cetusnya. 

“Mengingat sakralnya nilai hajatan tersebut, segenap komponen bangsa mesti memiliki komitmen yang sangat tulus, bahwa menjaga kemurnian proses pelaksanaan pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah merupakan kewajiban moral bagi siapapun, terutama aparatur formal pemerintahan harus sanggup menciptakan iklim sejuk dalam seluruh tahapan pesta demokrasi, mengikhtiarkan keamanan dan ketertiban serta menjamin kesuksesan seluruh rangkaian Pemilu.” Ujar H. Qurban.

H. Qurban, SH juga berpesan agar anggota Satlinmas untuk menyiapkan mental dan fisk dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi, mengatur dan mengarahkan pengguna hak pilih untuk lebih menjaga ketenteraman dan ketertiban diri, keluarga dan masyarakat, serta lakukan deteksi untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang selama proses pemungutan suara di TPS. “Perkokoh kerja sama yang harmonis dengan seluruh penyelenggara pemilu, unsur TNI, POLRI dan segenap komponen masyarakat, guna mewujudkan sinergi yang proaktif dalam rangka pengamanan pemungutan suara serta menjaga komitmen dan netralitas, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam penyelenggaraan pemungutan suara.” Tutup H. Qurban.

Kp (001*/Humaspro)