BIMA_KUPAS BIMA. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya melakukan terobosan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat.
Usai melakukan audiensi dengan elemen masyarakat Sape dan Lambu yang meminta komitmen Pemerintah Kabupaten Bima untuk lebih memprioritaskan pendekatan pelayanan publik secara terpadu di wilayah tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima Drs. Zainuddin M.M, Kamis (30/8) di ruang kerjanya mengatakan, secara spesifik instansi teknis yang dipimpinnya merencanakan pembentukan pelayanan administrasi kependudukan di 5 titik. "Dalam grand design yang ada, terdapat 5 wilayah yang menjadi prioritas yaitu Kecamatan Sape-Lambu, Monta-Parado, Sanggar-Tambora, Wera-Ambalawi dan Langgudu.
"Pembentukan unit pelayanan teknis administrasi kependudukan ini tentu saja ditujukan untuk lebih meningkatkan pelayanan".
Langkah ini juga sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 tentang UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Artinya secara organisatoris, regulasi ini cukup mendukung upaya pemerintahan daerah dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme dan prosedur yang tepat".
Oleh karena itu untuk sementara waktu Dinas Dukcapil tetap melakukan pelayanan sambil menunggu terbentuknya unit pelayanan teknis pada 5 area terluar Kabupaten Bima tersebut.
"Kedepan, pendekatan pelayanan tersebut secara bertahap menghadirkan negara pada pemukiman masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar dalam hal pemberian legalitas administrasi kependudukan". Ungkapnya.
Kupas (imink*/Diskokominfo)
Bila perlu kembalikan ke camat masing2 biar lebik efektif lagi..jgn sampe lahir kecemburuan sosial bagi wilayah yg di tetapkan.
BalasHapus