Wabup, OPD Harus Optimalkan Program Penanggulangan Kemiskinan - KUPAS BIMA

Headline News

Sabtu, 13 Oktober 2018

Wabup, OPD Harus Optimalkan Program Penanggulangan Kemiskinan


Bima_Kupas Bima. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bima melaksanakan rapat di ruang Rapat Bupati Bima yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer beberapa hari yang lalu.

Adapun yang dihasilkan dalam rapat tersebut dapat beberapa rumusan bagi OPD terkait upaya untuk lebih mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bima.

Rapat koordinasi yang diikuti OPD terkait hal tersebut, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer dalam paparannya mengatakan, mengacu kepada data BPS Kabupaten Bima selama 4 tahun terakhir sejak 2014 hingga 2017, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Bima terus mengalami penurunan dari 16,04 persen tahun 2014 menjadi 15,10% pada tahun 2017. Jelas Babe

Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bima ada 7 target yang memerlukan intervensi program kegiatan masing-masing OPD mencakup pengembangan BUMDes, Jamban keluarga, Pengembangan perumahan layak huni dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Intervensi program juga perlu dilakukan pada kawasan rumah pangan lestari (KRPL), Pengelolaan sampah dan cakupan air bersih.  Terangnya.

Oleh karena itu Dahlan berharap agar target penanggulangan kemiskinan itu dapat segera dipenuhi.

Sementara Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Sosial  Budaya Sufaidin, S.Sos dalam laporannya mengatakan rakor ini tujuannya untuk melakukan pemantapan dan sekaligus evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bima.

Dikatakan Sufaidin fokus Rakor antara lain terkait dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MOU) penanggulangan kemiskinan antara TKPKD Provinsi NTB dengan TKPKD Kabupaten Bima.

Menurut Sufaidin, "mengacu kepada hasil rapat koordinasi nasional tahun 2017 dengan Kementerian sosial diharapkan, Rakor dapat lebih   mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) antara lain terkait basis data terpadu kemiskinan yang saat ini dalam status verifikasi dan validasi data. Tutupnya.
Kupas Bima (001*/Diskominfo)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silakan Berikan Tanggapan Terkait Berita
Gunakan Bahasa yang tidak Mengandung Sara,Porno,Intimidasi dan Pelecehan.

Pages